Titian Kuala News - Pemerintah Desa Titian Kuala Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan Warga Desa Melalu PADes Desa Tahun 2022, Selimbau ( 04/08/2023)

Acara penyerahan penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2023 , acara dilaksanakan pada aula kantor camat selimbau, hal-hal yg disampaikan adalah
1. SPPT PBB yg disampaikan sesuai dengan data yg terdaftar pada daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) agar dapat          diperiksa kembali
2. SPPT PBB-P2 yg bermasalah ( tercetak ganda, objek pajak dan wajib pajak tidak ditemukan dan sebagainya) agar dilaporkan ke bapenda kabupaten Kapuas hulu paling lambat tgl 21 Agustus 2023;
3. Laporan yg sampaikan melewati tgl yg sudah ditentukan akan diproses untuk tahun pajak 2024 dan pajak tahun 2023 wajib setor sesuai dengan yang tertera didalam daftar himpunan ketetapan pajak ( DHKP);
4. PBB yang sudah tertagih harus segera dilaporkan ke bapenda kabupaten Kapuas hulu dan disetorkan ke kas daerah paling lambat tgl 31 Oktober 2023 melalui Bank Kalbar dengan nomor rekening 600-100-3906 atau melalui bendahara penerimaan bapenda kab Kapuas hulu;

Pada kesempatan yg sama Desa Titian Kuala menyerahkan pembayaran PBB-P2 untuk warga desa / wajib pajak desa Titian yg d anggarkan melalui Hasil Usaha Desa (Bumdes) yg menjadi Pendapatan Asli Desa tahun 2022.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yg sebesar-besarnya kepada Kades Titian Kuala Soptian Hadi, S.H.I beserta jajarannya karena dari 17 Desa yg berada di Kecamatan Selimbau, Desa Titian Kuala menjadi Desa pertama yang melakukan pembayaran dan pelunasan PBB P2 Tahun 2022 dan Kemungkinan Satu-satunya Desa yang Berada di kapuas hulu yang langsu melaksanakan Pelunasan PBB Pertama Kali. Yang menarik adalah pembayaran pajak ini bukan bersifat talangan oleh Desa, namun merupakan dari bagi hasil yang diterima warga desa Titian Kuala dari laba pengelolaan BUMDES yang Menjadi Pendapatan Asli Desa. Diharapkan ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk segera melakukan penagihan dan penyetoran PBB, mengembangkan ide⊃2; kreatif dan inovatif dalam pengelolaan keuangan desa, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. Ungkap bapak. Surrahman Saat, SE. (Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kab. K.H)